KEBOHONGAN BELAKA DI BALIK UKT, TIDAK ADA SEKOLAH MURAH BANGKIT TUK HAKMU, BANGKIT TUK MASA DEPANMU !

0
178

OLEH: BUNG ORLANDO (FMN CAB. KUPANG)

Sejak adanya perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Service) pada tahun 1995 yang meliputi 144 Negara anggota WTO, liberalisasi merupakan arah paradigma baru yang terus disebar, dimana 80% FDI (Foreign Direct Investment) terkorsentrasi pada Korporasi Multinasional (MNC) yang berlokasi di Amerika Utara Eropa, dan Jepang. Perjanjian tersebut mengatur sejumlah aspek, diantaranya adalah komitmen untuk meliberalisasikan sektor kesehatan (rumah sakit, obat-obatan, dan layanan perawatan gigi); asuransi kesehatan; dan pendidikan. Dalam hal ini, Indonesia juga turut serta dalam perjanjian tersebut.
Kapan Liberalisasi Pendidikan di Indonesia?
Liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dimulai sejak adanya kesepakatan yang sudah diratifikasinya GATS (General Agreement on Trade Service) oleh pemerintah pada tahun 1995. Kesepakatan itu menjadikan pendidikan tinggi dijadikan salah satu komoditas perdagangan dan jasa. Dengan menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu komoditas perdagangan jasa maka setiap input, proses dan output penyelanggaraan pendidikan tinggi harus melahirkan profit atau keuntungan terhadap institusi pendidikan. Hal ini terlihat sejak pemerintah mengesahkan PP no 61 tentang PT BHMN pada tahun 1999 dan menetapkan 7 PTN sebagai PT BHMN seperti UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI dan UNAIR. Sejak ditetapkannya ke tujuh PTN tersebut sebagai wujud kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi yang melahirkan praktek komersialisasi pendidikan.
Penetapkan kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi akan mendatangkan keuntungan bagi pihak institusi pendidikan melalui seperti penjualan hak cipta, kerjasama, perjanjian, penelitian, penyewaan fasilitas, biaya pendidikan yang tinggi, pendirian badan usaha dan atau portofolio. Dengan bentuk-bentuk tersebutlah suatu perguruan tinggi akan mendanai kebutuhan atas pembiayaan suatu perguruan tinggi. Padahal sudah seperti yang kita ketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Negara baik dalam aspek pendanaan, penyediaan fasilitas dan sebagainya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Liberalisasi ini juga dilegalkan melalui Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan UU tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatur biaya kuliah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Namun peraturan menteri ini tidak menjadikan biaya kuliah murah.
Implikasinya cukup besar ketika tersepakatinya GATS, maka kita bisa melihat beberapa regulasi-regulasi yang mengarahkan pendidikan ke dalam jurang komersialisasi. Sebut saja PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum; Perpres No. 77 Tahun 2007 yang memberikan akses masuknya modal asing maksimal 49% pada Pendidikan Tinggi; UU BHP 2008 (sudah di anulir pada 2009); hingga UU PT No.12 tahun 2012 dan pemberlakuan sistem UKT/BKT yang semakin menjadikan ongkos pendidikan melambung tinggi.
Merujuk pada skema liberalisasi pendidikan melalui regulasi-regulasi yang di telurkan, maka tidaklah mengherankan jika hal tersebut berbanding lurus dengan upaya menekan budaya kritis dan demokrasi di dalam kampus. Secara umum, kita bisa melihat hal tersebut pada Keputusan Dirjen Dikti No. 26 Tahun 2002, dimana secara jelas menyatakan pelarangan terhadap kegiatan yang dilakukan organisasi ekstra kampus. Keputusan tersebut tentu bukanlah tanpa alasan, dan alasan yang paling masuk akal adalah melindungi modal sekaligus bukti pengabdian Negara terhadap tuan Imperialisnya.
Pada tanggal 20 Mei 2015 pemerintah Melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) mengeluarkan sebuah Surat Edaran (SE) bernomor 01/M/SE/2015 berisi tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam SE tersebut berisikan beberapa peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang menjadi dievaluasi diantaranya; Kememterian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi telah menerima berbagai masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Nomor 95 Tahun 2014 tetang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
Apa maksud dan tujuan Surat Edaran ini? Apakah berguna untuk meningkatkan akses yang semakin luas dan tinggi bagi rakyat dalam mengecap perguruan tinggi ?
Semenjak diterbitkannya SE tertanggal 20 Mei 2015 oleh Menristek yang mencakup evaluasi peraturan Uang Kuliah Tunggal, langsung melahirkan berbagai protes dari berbagai pihak Rektor hingga Mantan Menteri Pendidikan M.Nuh. Mereka kompak berpendapat bahwa UKT adalah sistem pembayaran yang berkeadilan yang mampu mengakomodir mahasiswa miskin yang berprestasi untuk tetap bisa mengecap bangku pendidikan tinggi. Lanjutnya, dalam sistem pembayaran UKT masing-masing Golongan 1 dan 2 menampung 5% dari mahasiswa miskin yang berprestasi. Berbagai rektor dan mantan menteri pendidikan M.Nuh juga berpandangan bahwa, kebijakan ini diambil saat akan memasuki tahun ajaran baru dan bahkan pasca mahasiswa baru telah diterima melalui jalur SMBPTN. Tegasnya mereka menganggap bahwa kebijakan ini sifatnya adalah untuk memoratorium atau menghentikan sistem UKT di perguruan-perguruan tinggi negeri.
Maka jika kita menganalisa bahwa berbagai protes Rektor dan Mantan menteri pendidikan M. Nuh coba membangun sebuah legitimasi yang kuat di tengah mahasiswa dan rakyat, bahwa UKT ini benar-benar merupakan sistem pembayaran yang berkeadilan dan mampu memberikan jaminan bagi mahasiswa miskin yang berprestasi untuk kuliah. Berbagai rektor tersebut seolah-olah berperan sebagai Raja bijak yang membelah rakyatnya (mahasiswa). Padahal jelas dalam Surat edaran tersebut, tidak ada menegaskan untuk memberhentikan atau memoratorium UKT untuk tahun ajaran baru 2015/2016.
Perjalanan UKT telah menuai berbagai protes dari kalangan mahasiswa dan rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa sistem pembayaran UKT hanya semakin menaikkan biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Karena setiap tahunnya penghitungan UKT akan dilakukan dengan menyesuaikan inflasi di Indonesia. Selain itu, sistem UKT telah melahirkan pengkastaan dan pembagian klas bagi mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan konsep negara kesejahteraan di Indonesia yang salah-satunya menegaskan menjamin pendidikan bagi seluruh warga negaranya tanpa ada diskriminasi. UKT membangun framework bahwa mahasiswa miskin berprestasi akan ditanggung negara dengan kouta 20%. Sementara 80% diperuntukkan bagi mahasiswa yang mampu membayar UKT yang berkisar mulai Rp.4.000.000 – Rp. 15.000.000, per semester. Jika kita terjebak pada cara berpikir pemerintahan yang sesat, maka kita pun akan mengamini UKT ini dan menegasikan UUD 1945 yang mengatur bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Bahkan kenyataannya, sistem UKT juga terbukti gagal untuk menyerap mahasiswa di perguruan tinggi Negeri. Tahun 2014, total lulusan SMA/SMK/Sederajat adalah 2,7 Juta. Namun Negara hanya mampu menyediakan bangku perguruan tinggi sekitar 133. 406 orang (PTN).
Surat Edaran Menristek Dikti tersebut untuk memperterang apakah UKT diberhentikan atau tidak?
Dengan ini dimohon perhatian sudara terhadap hal-hal sebagai berikut: Agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d; Penjelasan dalam poin tersebut menjelaskan bahwa penundaan implementasi peraturan hanya pada peraturan Nomor 49 Tahun 2014 dan Nomor 154 Tahun 2014, bukan pada peraturan tentang UKT. Sehingga dalam hal ini sangat jelas bahwa UKT akan tetap diterapkan pada periode tahun ajaran baru. Selain itu, dengan hanya mengeluarkan SE, pemerintah tidak benar-benar serius untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terhadap penghapusan kebijakan UKT yang selama ditolak keras dari mahasiswa di hampir seluruh perguruan tinggi. Sebab SE bukanlah sebuah produk hukum atau aturan yang mengikat, namun SE hanya bersifat anjuran terhadap instasi yang bersangkutan. Sementara kebijakan otoritas tetap di tangan Rektor dengan memegang dasar hukum UU Dikti dan permendikbud No.73 Tahun 2014. sehingga Rektor setiap universitas-universitas akan tetap menerapkan UKT dengan 8 level dan yang tentu tahun ini akan naik kembali biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa baru.
Dengan demikian jelaslah, bahwa tujuan utama pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/M/SE/2015 adalah sebuah ilusi dan manipulasi Menristek DIKTI untuk mengelabui mahasiswa dan rakyat. Kebijakan SE yang tidak berarti apa-apa, namun hanya berusaha membangun wacana bahwa pemerintahan saat ini sedang berusaha meningkatkan akses rakyat untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Akan tetapi, rakyat tidak akan dengan mudah percaya, karena rejim saat ini selalu berusaha untuk melahirkan kebijakan yang sok populis dan merakyat. Sama halnya dengan kiebijakan SE ini. Seolah-olah mereka mengisyarakatkan adanya moratorium UKT. Namun setelah kita menganalisanya, tidak ada ditegaskan UKT akan dihapus. Malah UKT akan berencana dinaikkan nominalnya. Jadi, telah terang bahwa Menristek DIKTI di bahwa pemerintahan Jokowi-JK, saat ini tidak akan menghapuskan UKT.
Ini merupakan bukti nyata bahwa sikap pemerintahan Jokowi-JK terhadap komersialisasi pendidikan akan senantiasa diperkuat dan terus diperbaruhi. Kita menilai bahwa Jokowi-JK melalui Menristek Dikti akan tetap mendukung penguatan sistem UKT yang bertujuan menaikkan biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Di sisi lain, perlu bagi pemuda mahasiswa Semakin memperhebat barisan kekuatan agar terus melakukan penolakan-penolakan UKT di kampus-kampus. Bahkan dengan adanya SE ini, Rektor-rektor di berbagai Universitas semakin menunjukkan kearogan dan ketegasannya untuk mempertahankan UKT. Maka hanya ada satu kata kawan, LAWAN!!!

Facebook Comments