Pemda Alor Lamban Menerapkan SOTK Sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2015.

0
162

Mahensa Express.Com-Kalabahi. Kabupaten Alor merupakan Kabupaten yang sangat lamban menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari, Abdullah Apah,Tenaga Ahli P3MD Kabupaten  Alor di Kalabahi pada Senin (30/10).

Dikatakan mengapa kita harus segerah menyesuaikan karena  terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan SOTK Pemerintah Desa terdahulu yaitu ; PP No. 72/2005 tentang Pemerintah Desa.

Dia berharap perencanaan desa-desa pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Alor sudah mengesahkan Perda SOTK yang telah masuk dalam Prolegda sejak 2015 tetapi hingga saat ini belum di tetapkan menjadi Perda. Lanjutnya karena belum ada Perda SOTK maka kepala desa dapat menggunakan Perdes SOTK merujuk regulasi yang lebih tinggi,”Katanya.

Dengan hadirnya UU No.6 Tahun 2014 serta dipertegas dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK maka dengan sendirinya PP No. 72 Tahun 2005   tentang pemerintah desa dinyatakan tidak berlaku lagi.  Apa lagi hanya Peraturan Daerah,”Paparnya.

Pemda Alor harusnya merespon dan menindaklanjuti regulasi di atasnya. Apalagi sangat menguntungkan daerah dari sisi menciptakan lapangan pekerjaan.

Dapat kita bayangkan dari 158 desa di Kabupaten Alor dikalikan empat orang tenaga, terdiri dari tiga orang seksi dan satu orang sekretaris non PNS. Maka secara tidak langsung kita telah membuka lapangam pekerjaan bagi 632 orang dengan sumber pembiayaan APBDES.

Dikatakan dia yakin untuk saat ini daerah tidak akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak itu saat ini yang di biayai dengan APBD menggaji atau memberikan honor yang sama dengan PNS golongan empat di Kabupaten Alor.

Alasan mendasar segera di berlakukan SOTK baru sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2015 adalah:
1. PP No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa  sudah tidak berlaku lagi.
2. Amanah Undang-undang terbaru dan turunannya.
3. Efektivitas dan efisiensi Kerja Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.
1. Kurang bekerja sama antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa PNS sebagai Koordinator PTPKD.

Untuk kebutuhan tersebut kami sudah memfasilitasi perwakilan dengan beberapa kepala desa bertemu dan beraudiens langsung dengan DPRD Kabupaten Alor Komisi A yang membidangi Pemerintahan. Dan DPRD sudah mengakomodir dan berjanji berjanji akan tuntaskan Perda SOTK pada Pembahasan Murni 2018 bersamaan dengan Perda tentang APBDES,”Ujar Abdullah Apah.(Tim/M-1)

Facebook Comments