KUASA HUKUM, MINTA BEBASKAN AHMAD MARO APABILA JAKSA TIDAK BISA BUKTIKAN.

0
424

Mahensa Express.Com – Kupang, Sidang lanjutan Kasus Korupsi Dana Setwan Rp 500 Juta.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 4 orang saksi satu di antaranya pemilik rumah makan,3 lainya masing -masing Anggota TAPD Marthen Luter Hitikana, Anggota Banggar DPRD Seniriadin Badu, mantan bendahara Mufazah Husna.
dari ke 3 saksi yang di hadirkan semua bersikukuh pada pendapat masing masing meski berulang kali hakim ketua mengingatkan mereka tentang kesaksian dibawah sumpah yang telah dilakukan.

Ketua Majelis Hakim, Dju Johson Mira Mangngi, SH.MH didampingi hakim anggota, Ari Parbowo dan Gustaf Marpaung, di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis(12 /9/2019)memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan saksi saksi lain dan jika perlu menghadirkan saksi ahli dan sidang akan di lanjutkan, kamis (19/9/2019) minggu depan.

Sesuai pantauan wartawan
terdakwa kasus korupsi Dana Setwan Rp 500 Juta, Drs. Ahmad Maro
dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi berbohong. Ahmad Maro juga mengatakan siap masuk penjara tapi bukan dia sendiri, karena dia kerja atas perintah dari Bupati Alor sebagai pengguna anggaran.

Fredik Djaha, SH,sebagai pengacara terdakwa di temui Mahensa Express.Com usai sidang mengatakan, TAPD bertanggung jawab pada Bupati,mulusnya uang keluar itu karena pemerintah. Sekwan bukan punya kewenangan sampai pada keluarnya uang, Sekwan hanya menjalankan perintah dengan memberikan telaah perintah pada staf, yang punya kewenangan keluarnya uang itu hanyalah Bupati dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Berhasil dan tidaknya pembahasan RAPBD itu ada di tangan TAPD yang mempunyai kepentingan ini TAPD, Sekwan hanya pelaksana unit kerja.
SP2D itu ada di bank karena ada kewenangan mereka tapi bingkisan itu ada di bendahara sebab pencairan yang tidak normal karena kepentingan tertentu bukan untuk kepentigan di SKPD Sekwan, ada pada kepentingan RAPBD menjadi APBD. Lanjutnya Sekwan hanya mengatur mekanisme persidangan, jadi jangan mengalihkan perhatian.
Untuk mencari dan mengejar itu Jaksa harus membuktikan, dan jika Jaksa tidak bisa membuktikan jangan Hukum pak Ahmad Maro,”kata Fredik Djaha. MA

Facebook Comments