Wagub Nai Soi menetapkan Desa Bone sebagai Desa Mode Dalam penangganan Stunting.

0
53

Mahensa Express.Com – Kalabahi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT] Mengadakan Pertemuan Forum Diskusi penggalangan Komitmen Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin [16/09/2019] bertempat di Aula Hotel Sasando-Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Hadir dalam pertemuan Forum Diskusi ini Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosep Nai Soi dan Ketua PKK Provinsi NTT ibu Yulia Laiskodad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Dinas PMD dan Perwakilan Dinas-Dinas Lain Lingkup Provinsi NTT, Tokoh Agama, Tokog Masyarakat, DPRD Provinsi, Penggiat LSM Lokal dan Internasional serta kelompok PERS baik koran, eletronik maupun online/daring.

Pertemuan Forum Diskusi penggalangan Komitmen Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi NTT
Pertemuan Forum Diskusi penggalangan Komitmen Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi NTT

Pertemuan ini merupakan wujud keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah NTT menyelesaikan masalah stunting atau masalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan.

Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi balita stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi puncak yakni sebesar 42,6 persen atau tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Jika estimasi jumlah balita NTT sebanyak 633 ribu jiwa (BPS) maka terdapat 270 ribu jiwa anak-anak di Bumi Flobamora mengalami masalah gizi dimana tinggi badannya tidak sesuai dengan umur mereka.

Kondisi faktual ini membuat Pemerintah Provinsi NTT tidak bisa diam sejak masa kepemimpin Viktori-Joss. Sebaliknya isu ini menggugah dan mendorong Pemerintah Provinsi NTT pada strategi gerakan kerjasama multi sektor mencegah dan memulihkan stunting.

Didalam pertemuan Diskusi di Sasando kemarin, Pemerintah Provinsi NTT dan berbagai organisasi Pemerintah serta Swasta menggali peran dan komitmen bersama masing-masing instansi memerangi stunting di NTT. Yosep Nai Soi pada kesempatan itu menggaris bawahi pentingnya keharmonisan dan relasi sinergi bersifat simbiosis mutualisme antar berbagai instansi sebagai syarat keberhasilan pencegahan dan pemulihan stunting. Dengan mengutip salah satu peribahasa kuno yaitu Victoria Concorda Cresant [red. Kemenangan hanya bisa dilakukan melalui keharmonisan] Nai Soi menjelaskan bahwa stunting hanya bisa diatasi kalau ada harmonisasi diantara semua unsur pemangku kepentingan di seluruh pelosok NTT. “Kalau tidak ada keharmonisan diantara kita dalam menangani stunting maka itu kita hanya sebatas wacana.” Tegas Nai Soi.

Menurut Nai Soi, sesuai awal kodrad manusia baik. Berbicara mengenai stunting berarti berbicara mengenai kodrat manusia yang sebenarnya diberikan Tuhan sempurna. Stunting bukti adanya sesuatu yang salah dengan manusia sebab di dalam agama apa pun menggaris bawahi bahwa yang awal mula diciptakan oleh Allah yaitu bumi, lalu taman, binatang dan terakhir manusia, dan semua itu baik. Maksudnya manusia itu yang menguasai bumi. Jadi bila kita berbicara mengenai pencegahan dan pemulihan stunting itu sama dengan berbicara tentang bagaimana mengembalikan manusia ke fitranya atau kodratnya yang sempurna. Untuk mengembalikannya kemampuan manusia masih bisa didayagunakan, hanya tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Termasuk kemampuan mengindentifikasi dan menggali data tentang anak stunting, lokasi penyebaran, kondisi lingkungan, rumah tempat tinggal, sanitanya,juga lainnya.

Lanjut Nai Soi bahwa pembagian tugas dalam upaya pencegahan dan pemulihan stunting sebenarnya sudah sesuai dengan upaya konfergensi dan intervensi yang ditetapkan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di dalamnya sudah diatur jelas masing-masing Dinas kerja apa dan masyarakat kerja apa. “Tidak perlu lagi bentuk panitia dan buat pertemuan-pertemuan serta seminar atau rapat-rapat. Itu semua hanya menghabiskan waktu dan kerja tidak jalan. Kita harus bergerak cepat sebelum orang yang kita mau tolong mati. Ada uang langsung eksekusi pekerjaan, pergi langsung ke masyarakat! Tidak perlu dukuk lagi.”Tegas Nai Soi. Nai Soi yakin jika semua instansi dan stakeholders kerja “keroyokan” maka masalah stunting dan sebagainya bisa cepat diselesaikan.

Lanjut dalam arahan Wakil Gubernur Nai Soi menekankan perlu dan pentingnya sinergi kerjasama dengan LSM-LSM yang mengenal dan mengetahui baik masyarakat, Pihak Gereja-Gereja yang punya Umat, mereka yang lebih tahu tentang komunitas dan masyarakat mereka. Nai Soi yakin dengan ini stunting masih bisa diatasi.

“Tetapi kalau kita masih pakai mental kerja sebagai pemerintah atau pejabat maka kita tidak pernah akan dapat menyelesaikan stunting. Diundang datang seminar ya datang dan omong habis lalu pulang. Kerjanya juga sporadis dan hasil tidak jelas. Mental begini tidak akan bisa selesaikan stunting.” Ungkap Nai Soi dalam nada kritik terhadap mental kerja aparaturNya. “Saya mengundang kita semua yang hadir disini untuk mari bersama-sama memulai gerakan ini. Kita buat desa model penanganan stunting. Dengan begini kerja kita bisa terukur output dan outcomenya.” Ajak Nai Soi lebih lanjut.

Mantan Staf Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan Ham itu juga memuji kerja-kerja LSM-LSM baik lokal maupun Internasiona. “LSM-LSM itu kerjanya jelas, ada output dan outcome jelas dan terukur karena tiap hari mereka di desa. Apalagi di desa ada gereja, ada klasis, ada paroki, pastor, suster dan pendeta. Tinggal bagaimana kita bangun kerjasama yang baik dan masalah ini saya yakin bisa diselesaikan. Pemerintah ini punya banyak duit. Hanya saja kerja pemerintah yang kadang tidak jelas. Habiskan uang tapi hasil tidak jelas. Ini artinya mental kerja kita yang sporadis sudah tidak relevan dengan situasi hari ini.
Dari hasil diskusi ini wakil gubenur juga memilih menetapkan desa Bone kecamatan Nekamese kabupaten Kupang sebagai desa mode untuk lebih fokus dalam pendampingan penanganan stunting.

Menanggapi arahan Wakil Gubernur Nai Soi Perwakilan Prodi Pangan Politekni Negeri Kupang menyatakan kesiapan dan dukungan kepada Pemprov NTT melalui peningkatan produksi pangan lokal dan sosialisasi konsumsi pangan berbahan lokal” tegas Liby. Sementara itu mewakili pihak gereja, Pdt. Yeri dari Klasis Kupang Tengah sangat mengapresiasi langkah pemerintah melibatkan gereja dalam penanganan masalah stunting. “Melalui pewartaan gereja kami yakin upaya pencegahan stunting bisa sampaike basis-basis-basis jemaat.” Ungkap Pdt. Yeri.

Diakhir kegiatan diskusi hari itu semua peserta menandatangani FORM Komitmen Kerjasama Stakheholders termasuk Wakil Gubernur dan Ketua PKK NTT serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas-Dinas terkait lainnya dan awak media atau pers. Dengan ditandatanganinya Komitmen Kerjasama Staholders, maka selanjutnya adalah koordinasi dan langkah kongrit penanganan pencegahan dan pemulihan stunting.(MA)

Facebook Comments