Nama Mantan Gubernur NTT Dalam Pusaran Sidang Kasus Korupsi Pembangunan NTT Fair.

0
812

Mahensa Express.Com – Kupang, SIDANG kasus korupsi proyek pembangunan NTT Fair kembali di gelar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 7 Orang saksi guna didengarkan kesaksiannya, dalam fakta persidangan menyebut keterlibatan Drs. Frans Leburaya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (14/10/2019) lalu.

Sidang yang di pimpin oleh Majelis Hakim, Dju Johnson Mira Mangngi, SH, MH, Hakim Anggota, Ari Prabowo dan Ali Muhtarom, dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herry Franklin, SH, MH, Emerensiana F. Jehamat, SH, Hendrik Tiip, SH serta terdakwa Hatmen Puri didampingi oleh kedua kuasa hukumnya, Samuel Haning, SH,MH dan Marthen Dillak, SH,MH.

Dalam sidang tersebut JPU menghadirkan 7 Orang saksi, tiga Orang dari Jawa Barat dan 4 Orang dari Pokja ULP Kupang.

Dari Jawa Barat masing-masing, Ade Iskandar, Ir. Bayu Muhamad Yunus, dan Samsul Rizal. Sementara dari Pokja ULP Kupang masing-masing, Jans E. Sibu, Maria Fatima Lodo, Adelino Da Cruz Soares, dan T.L Floriadiputra Langoday.

Dalam kesaksian terlihat jelas keterlibatan mantan Gubernur NTT, Drs. Frans Leburaya yang di sebut oleh ke tiga Orang saksi dari Jawa Barat.

Ade Iskandar, Ir. Bayu Muhamad Yunus, Samsul Rizal menyatakan bahwa Linda Liudianto sempat menyebut masih memiliki hubungan saudara dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Leburaya, “jadi penawaran jangan sampai gagal karena tidak enak dengan Beliau” kata para saksi.

Menurut pantauan wartawan ke tiga saksi berperan penting dalam proses awal pekerjaan pembangunan proyek NTT Fair ini. Dalam kesaksiannya Ir. Bayu Muhamad Yunus menjelaskan bahwa Linda Liudianto tidak miliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sehingga tidak bisa mengerjakan proyek pembangunan NTT Fair, maka mereka menghubungkan dengan Direktur PT. Cipta Eka Puri (Hadmen Puri) dan membuat surat kuasa Direktur. Sehingga ke tiga saksi yang membuat semua dokumen baik perencanaan, RAB serta dokumen lainnya.

Sementara sidang berjalan, terpaksa dihentikan karena ada surat dari Rutan yang diberikan oleh kuasa hukum Hadmen Puri kepada Majelis Hakim meminta agara terdakwa Hadmen Puri segera melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter karena terdakwa dalam keadaan sakit. Sidang di tunda dan di agendakan tanggal 21 Oktober 2019

Samuel Haning dan Marthen Dillak usai sidang ditutup kepada menyatakan sejak awal persidangan ingin memberikan surat tersebut kepada Majelis Hakim, namun permintaan Pak Hadmen agar sidang hari ini tetap di lanjutkan sebagai bentuk apresiasi pembuktian kooperatifnya.
Namun dalam pertengahan persidangan ternyata Pak Hadmen tidak bisa menahan rasa sakit maka terpaksa surat tersebut diberikan kepada Majelis Hakim.

“Kami sebagai kuasa hukum sangat mengapresiasi kepada Pak Hadmen karena beliau ingin benar-benar menjadi orang yang membuktikan suatu kebenaran yang hakiki dan ingin mempercepat proses persidangan sehingga membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Ini akan ramai karena fakta persidangan Pak Hadmen tidak berhubungan dengan proyek tersebut,” ungkap Sam Haning.(MA)

Facebook Comments