Kapolda NTT Sebut Proyek Awololong Telah ‘Penalti’, AMPPERA Kupang Desak Hentikan Proses Pekerjaan

0
247

Mahensa Express.Com -Kupang, Kapolda NTT, Irjen Pol Drs. Hamidin menyebut rencana pembangunan jembatan titian, restoran apung, kolam apung, pusat kuliner serta fasilitas lainnya di pulau Siput Awololong Kabupaten Lembata telah penalti.

Hal itu dikatakan Kapolda Hamidin usai membaca dokumen soal proyek Awololong saat perwakilan Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (AMPPERA – Kupang) beraudiensi di ruangannya, Mapolda NTT, Jalan Jenderal Soeharto, Naikoten, Kupang, Jumad (18/10/2019).

Tiga orang perwakilan AMPPERA Kupang, Emanuel Boli, Rivan Sebleku, Sengaji Kamarudin menyoroti persoalan penegakkan hukum di Kabupten Lembata yang cenderung tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Secara khusus, AMPPERA membahas proyek Awololong dengan membawa serta kajian dan dokumen pendukung. Bahwasannya, proyek tersebut telah melanggar aturan yakin UU lingkungan (tidak ada AMDAL) dan indikasi korpusi yang telah dilaporkan ke KPK.

Melihat hal tersebut, Kapolda Hamidin menyesalkan rencana pembangungan jembatan titian, restoran apung, kolam apung, pusat kuliner, serta fasilitas lainnya tidak ada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia memerintahkan Ditreskrimsus untuk segera menyelidik kasus tersebut agar diproses lebih lanjut.

Adapun hadir dalam kesempatan tersebut, Ditreskrimum Yudi Sinlaeloe, Ditreskrimsus, Heri, Ditresnarkoba, Dirintelkam POLDA NTT.

AMPPERA Kupang berharap masyarakat Lembata terus mengawasi, mengontrol, dan terus melakukan penolakan terhadap proyek yang sedang bermasalah itu.

AMPPERA Desak Pengerjaan Proyek di Pulau Siput Awololong Dihentikan

Secara terpisah, kepada media ini, Sabtu (02/11/2019) AMPPERA Kupang mendesak agar pengerjaan proyek yang sedang bermasalah itu dihentikan.

Koordinator Umum AMPPERA Kupang, Emanuel Boli mengatakan, meski masa adendum telah selesai terhitung sejak 31 Desember 2018 s/d 31 Maret 2019, beberapa hari yang lalu, masih juga ada aktivitas pengerjaan di pulau Siput Awololong

Ia menjelaskan, dalam pengerjaan itu, upaya untuk menancapkan tiang beton ke dasar laut pun gagal. Malah tiang beton itu patah. Sehingga, diduga ada pengurangan volume pekerjaan dikarenakan ada indikasi penyelewengan dana sebesar
Rp 6.892.900.000,00.- itu.

Selain itu, Boli mengutarakan alasannya mengapa AMPPERA Kupang menolak keras rencana Pemda Lembata membangun Jeti, kolam apung, dll di Pulau Awololong? Karena tidak ada AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). AMDAL menjadi syarat untuk mendapatkan izin pembangunan. Kalau Pemda Lembata tetap melanjutkan pembangunan proyek tersebut, maka itu menlanggar UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dapat dipidana 1-3 tahun denda 1-3 miliar rupiah.

Sementara itu, Elfridus R. L. Sebleku selaku Koorlap menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lembata sangat terkesan otoriter dan tertutup dalam setiap proses proyek pembangunan Awololong.

“Kami secara tegas meminta Pemda Kabupaten Lembata agar segera membatalkan proyek pembangunan wisata di Awololong. Sudah ada sekian banyaknya penolakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Dari berbagai penolakan dengan pandangan rasional sebagai bahan pertimbangan namun pemda terkesan menutup mata dan mengabaikan aspirasi masyarakat,” katanya.
Lanjutnya, kata Rivan, jika sekian banyak masyarakat terutama masyarakat pesisir yang berinteraksi langsung terhadap proyek ini telah menyatakan penolakannnya,maka proyek ini ditujukan bagi kepentingan siapa? Pemda Kabupaten Lembata mesti memrioritaskan infrastruktur dasar sebagai prioritas pembangunan. Sebab, pembagunan pariwisata di Kabupaten Lembata masih bertolak belakang dengan faktor pendukung pariwisata itu sendiri. Pemda mestinya paham apa yang saat ini menjadi kebutuhan dasar dan mendesak masyarakat Lembata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas aktivis GMNI Kupang ini.

Senada dengan Boli dan Sebleku, Koorlap, Sengaji Kamarudin menuturkan, bicara soal awololong: “Saya mengutuk keras agar tidak boleh dilanjutkan pekerjaan proyek itu karena tidak ada nilai dedikasi yang di awarkan untuk masyarakat Lembata khususnya para nelayan di pesisir pantai,” tutur Sengaji.

Sebab kata dia, pembangunan yang dilakukan oleh pemda lembata hanya berdampak pada elite politik. Jika ini terus kita biarkan maka rakyat Lembata pada umumnya akan merasakan dampak karena merugikan masarakat lembata itu sendiri,” tamabah alumni Universitas Muhammadiyah Kupang ini.

Oleh karena itu, AMPPERA Kupang menyatakan sikap:

1. Mendesak Pemda Lembata dan pihak terkait untuk menghentikan aktivitas pengerjaan di pulau Siput Awololong Lembata.

2. Mendesak DPRD Lembata untuk meminta pertanggung jawaban PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Silvester Samun, SH dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Kepala Dinas Budpar Lembata, Apol Mayan atas pencairan dana 80% paket pekerjaan pembangunan jeti, restoran apung, kolam apung, pusat kuliner, dan fasilitas lainnya di pulau siput Awololong.
4. Mendesak KPK segera memberikan kepastian hukum atas indikasi TIPIKOR dalam proyek tesebut sebagaiman telah dilaporkan oleh AMPPERA Kupang dan SPARTA Jakarta.

3. Apabila tuntutan ini tidak dindahkan maka semua elemen mahasiswa dan pemuda Lembata akan kembali dan bersatu melakukan aksi besar-besaran di Kabupaten Lembata dan KPK RI.(MA/brt)

Facebook Comments